Foto: Sindonews
- Ahmad Doli Kurni dari Komisi II DPR tidak setuju Panitia Seleksi KPU dibentuk saat ini.
- Dia mengatakan masih ada proses revisi undang-undang yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.
- Pembentukan pansel sebelum revisi UU selesai bisa menimbulkan masalah teknis dan hukum.
Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurni menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam waktu dekat. Menurut Doli, langkah tersebut prematur karena masih ada proses revisi undang-undang yang harus diselesaikan lebih dahulu.
Komisi II DPR merupakan komisi yang memiliki kewenangan mengawasi masalah pemerintahan dalam negeri, termasuk aspek ketatanegaraan dan hukum tata negara. Pansel KPU sendiri adalah panitia yang bertugas memilih dan merekomendasikan calon-calon yang layak menjadi anggota KPU untuk periode berikutnya.
Doli menjelaskan bahwa pembentukan Pansel sebelum revisi undang-undang selesai dapat menciptakan berbagai permasalahan teknis dan yuridis. Ketika undang-undang masih dalam proses perubahan, kriteria dan mekanisme pemilihan anggota KPU bisa berubah, sehingga dapat mempengaruhi kualifikasi dan prosedur yang sudah ditetapkan Pansel sebelumnya.
Proses revisi undang-undang yang dimaksud Doli berkaitan dengan aturan hukum yang mengatur tentang kelembagaan KPU dan mekanisme pemilihan anggotanya. Revisi tersebut penting untuk memastikan bahwa sistem pemilihan anggota KPU sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan demokratis Indonesia saat ini.
Pendekatan Doli mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam proses legislatif dan kebijakan pemerintah. Dengan menyelesaikan revisi undang-undang terlebih dahulu, Pansel akan bekerja berdasarkan landasan hukum yang jelas dan final, bukan aturan yang masih dalam transisi. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas dan legitimasi proses pemilihan anggota KPU di mata publik.
Komisi II DPR, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan berbagai aspek pemerintahan dalam negeri, memiliki posisi strategis untuk memberikan masukan mengenai waktu yang tepat bagi pembentukan Pansel KPU. Keputusan mereka akan mempengaruhi jadwal pemilihan anggota KPU berikutnya dan persiapan Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya.
Suara Doli menunjukkan bahwa di internal DPR terdapat perhitungan matang mengenai timing kebijakan publik. Meskipun pemilihan anggota KPU adalah agenda penting, penyelarasannya dengan proses legislatif lainnya tetap menjadi pertimbangan utama untuk menjaga konsistensi hukum dan kelancaran sistem pemilu ke depan.
Sumber: Sindonews