Foto: Antara News
- PKI berdiri sejak 1920 dan pernah meraih jutaan suara dalam Pemilu 1955.
- Peristiwa Madiun 1948 menjadi konflik bersenjata besar antara PKI dan pemerintah Republik Indonesia.
- PKI resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada 1966 setelah peristiwa 30 September 1965.
Partai Komunis Indonesia atau PKI pernah menjadi salah satu kekuatan politik paling berpengaruh di Indonesia. Perjalanannya panjang — dimulai dari era kolonial, sempat besar di masa kemerdekaan, lalu berakhir dengan pelarangan pada 1966.
Akar gerakan ini bermula dari sebuah organisasi bernama ISDV yang dibentuk pada 1914. Organisasi itu kemudian bertransformasi dan pada 1920 resmi menjadi Partai Komunis Indonesia. Enam tahun kemudian, PKI mencoba memberontak melawan pemerintahan kolonial Belanda, namun gagal dan berujung pada penindasan besar-besaran terhadap anggotanya.
Setelah Indonesia merdeka, PKI bangkit kembali. Namun kebangkitan itu tidak mulus. Pada 18 September 1948, meletus Peristiwa Madiun — sebuah konflik bersenjata antara PKI bersama kelompok kiri lainnya melawan pemerintah Republik Indonesia. Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat bahwa saat itu sempat diproklamasikan Republik Soviet Indonesia di Madiun. Pemerintah berhasil menumpas konflik ini dalam beberapa bulan, dengan sejumlah pemimpin ditangkap dan sebagian tewas.
Meski hancur akibat Peristiwa Madiun, PKI berhasil membangun ulang kekuatannya pada 1950-an di bawah kepemimpinan D.N. Aidit. Partai ini memperluas jaringannya di kalangan buruh, petani, dan pemuda.
Hasilnya terlihat nyata dalam Pemilu 1955. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, PKI meraih sekitar 6,18 juta suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR, menghasilkan 39 kursi. PKI menempati posisi keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Untuk pemilihan Konstituante, PKI meraih sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi — angka yang menunjukkan betapa besarnya dukungan terhadap partai ini di pertengahan 1950-an.
Perlu dicatat, sejarah PKI — terutama peristiwa 1965 — masih menyimpan perbedaan penafsiran di antara para sejarawan. Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat bahwa sumber sejarah peristiwa tersebut berasal dari berbagai koleksi, termasuk arsip Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang. Karena itu, penting untuk membedakan antara fakta yang sudah terdokumentasi, keputusan resmi negara, dan interpretasi yang masih diperdebatkan.
Ditulis ulang dari: Antara News