Foto: Antara News
- Menteri LH Jumhur Hidayat menyatakan pemerintah siap menjadi penghubung antara daerah pengolah sampah dan industri besar yang membutuhkan energi hijau.
- Energi dari olahan sampah bisa menggantikan batu bara dan gas bumi, sekaligus membantu industri memenuhi target emisi nol karbon.
- Model pengolahan sampah di Klungkung, Bali, ditargetkan menjadi percontohan nasional agar daerah lain bisa ikut memanfaatkan sampah sebagai sumber energi.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan siap bertindak sebagai perantara antara daerah yang mengolah sampah menjadi energi hijau dan industri besar yang mencari bahan bakar alternatif. Langkah ini bertujuan agar pengolahan sampah di daerah punya pasar yang jelas, sehingga prosesnya bisa berjalan terus dan tidak berhenti di tengah jalan.
Menteri LH sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mengungkapkan bahwa selama ini ada dua masalah yang saling berhadapan: daerah pengolah sampah kesulitan mencari pembeli, sementara industri besar justru aktif mencari produk energi dari sampah tapi tidak tahu ke mana harus mencarinya.
“Pemerintah akan mendorong kalau ada kesulitan soal pembeli dan sebagainya, nanti kami akan coba komunikasi. Karena sebaliknya, dari pihak pembeli juga sudah menghubungi kami (KLH). Mereka mencari di mana ada produk-produk yang seperti ini, tolong diberitahu untuk bisa dia peroleh,” kata Jumhur.
Pernyataan ini disampaikan Jumhur usai meninjau Pusat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center Gema Santi di Kabupaten Klungkung, Bali, Sabtu (3/10). Di fasilitas ini, sampah diolah menjadi bahan bakar alternatif atau biomassa, yaitu bahan yang berasal dari sisa-sisa organik dan bisa dibakar untuk menghasilkan energi, mirip cara kerja batu bara namun lebih ramah lingkungan.
Bagi industri padat energi seperti pabrik semen atau keramik yang selama ini bergantung besar pada batu bara dan gas bumi, bahan bakar dari olahan sampah bisa menjadi pilihan yang lebih murah sekaligus lebih bersih. Selain itu, penggunaan biomassa dari sampah memberi kesempatan bagi perusahaan untuk mendapat pengakuan resmi atas penurunan emisi karbon yang mereka lakukan.
Hal ini menjadi penting karena banyak industri kini harus memenuhi target Net Zero Emission (NZE), yaitu kondisi di mana total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan seimbang dengan yang diserap atau dikurangi. Memenuhi target ini bukan hanya soal kewajiban lingkungan, tapi juga berpengaruh pada daya saing perusahaan di pasar internasional yang semakin ketat soal standar lingkungan.
Salah satu tantangan yang diakui adalah jarak antara daerah pengolah sampah dengan pusat industri. Jumhur menyebut hambatan ini bisa diatasi dengan pendekatan bisnis yang tepat, yaitu menggabungkan pengolahan sampah dari beberapa kabupaten sekaligus agar volume produksi lebih besar.
“Misal mengerjakan pengolahan sampah yang menghasilkan 1.000 ton dengan menghasilkan 100 ton bisa jadi tenaga kerja manusianya sama jumlahnya tapi hasilnya lebih banyak yang 1.000 ton. Artinya per unit, biaya yang dikeluarkan atau cost-nya lebih rendah. Biasanya orang bisnis akan berpandangan seperti itu,” jelas Menteri Jumhur.
Dengan skema ini, semua pihak diharapkan diuntungkan: pemerintah daerah bisa mengurangi tumpukan sampah, pengelola fasilitas mendapat pemasukan yang stabil, dan industri pembeli mendapat pasokan energi yang lebih bersih dan terjangkau. Keberhasilan di Klungkung kini ditargetkan menjadi model percontohan yang bisa direplikasi di daerah lain di seluruh Indonesia.
Sumber: Antara News