Foto: Antara News
- Pemerintah ingin masyarakat akar rumput, adat, dan lokal mendapat manfaat ekonomi besar dari perdagangan karbon.
- Besarnya manfaat yang dibagikan ke masyarakat menentukan integritas perdagangan karbon dan kualitas pasarnya.
- Contohnya mangrove yang serap 3.000 ton CO2 per hektare per tahun bisa hasilkan 150.000 dolar dan buka lapangan kerja selama 3-4 tahun.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan komitmen pemerintah untuk memastikan perdagangan karbon tidak hanya menguntungkan pengusaha atau investor besar, melainkan juga memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang tinggal di lokasi proyek pemulihan lingkungan. Dalam acara bimbingan teknis untuk kepala daerah di Jakarta, ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal, masyarakat adat, dan masyarakat akar rumput dalam menikmati keuntungan ekonomi dari aktivitas karbon.
Menurut Jumhur, “Masyarakat akar rumput, masyarakat adat, dan masyarakat lokal harus lebih banyak menikmati (manfaat) dari kelola ekonomi karbon.” Pendekatan ini penting karena pemerintah khawatir masyarakat sekitar kawasan pemulihan lingkungan justru tidak mendapat keuntungan yang cukup, sementara pihak ketiga yang memperdagangkan kredit karbon meraup keuntungan besar.
Menurut Jumhur, ada hubungan langsung antara besar kecilnya manfaat yang dibagikan ke masyarakat dengan kualitas atau integritas perdagangan karbon itu sendiri. “Semakin besar manfaat yang dibagikan kepada masyarakat, semakin tinggi integritas karbon yang dihasilkan.” Ini berarti pasar karbon yang sehat adalah pasar yang berbagi keuntungan secara adil, bukan pasar yang hanya mengutamakan profit pihak pembisnis.
Untuk memberi gambaran konkret, Jumhur mengambil contoh penanaman mangrove. Dalam setahun, satu hektare mangrove dapat menyerap sekitar 3.000 ton karbon dioksida ekuivalen. Jika nilai karbon di pasaran adalah 50-60 dolar Amerika per ton, maka satu hektare mangrove bernilai sekitar 150.000 dolar per tahun. Angka ini menunjukkan potensi ekonomi yang sangat besar dari aktivitas berbasis alam ini.
Selain nilai karbon, aktivitas penanaman dan pemeliharaan mangrove juga memerlukan tenaga kerja selama tiga hingga empat tahun. Artinya, proyek semacam ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal dalam jangka waktu yang relatif panjang, bukan hanya sekali jadi. Pemerintah mengharapkan pendapatan dari kegiatan ekonomi karbon ini dapat dinikmati masyarakat dalam porsi yang dominan.
Jumhur juga menggarisbawahi bahwa ekonomi karbon harus menjadi model pembangunan yang berbeda dari pola konvensional, yakni pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa peduli dampak lingkungan dan kesenjangan sosial. Dengan pendekatan baru ini, pemerintah berharap perdagangan karbon dapat menjadi sumber mata pencaharian yang menunjang pemulihan alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.
Sumber: Antara News