Menteri Bedah Rumah Warga Sangat Miskin di Jakarta

Foto: Liputan6

Ringkasan 30 Detik
  • Menteri Perumahan Maruarar Sirait memulai renovasi rumah warga desil I (sangat tidak mampu) di Jakarta Barat sebagai bagian program tiga juta rumah Presiden Prabowo.
  • Bantuan senilai Rp 20 juta per rumah diberikan melalui program BSPS, dengan realisasi hingga September 2026 mencapai 46,72 persen dari target 400 ribu unit.
  • Pemerintah mengalokasikan Rp 8,57 triliun untuk program ini tahun ini, dengan persiapan program 2027 sudah dimulai untuk mencapai target 315 ribu unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memulai kegiatan perbaikan rumah warga kurang mampu di Perumahan Permata, Cengkareng, Jakarta Barat. Program ini menargetkan masyarakat yang masuk kategori desil I, yaitu kelompok dengan penghasilan paling rendah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari inisiatif tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu warga yang menerima bantuan adalah Ester Yacoba Sumakul dari Kampung Ambon. Ester tinggal sendiri tanpa pekerjaan tetap dan bergantung pada bantuan kerabat serta tetangga. Menteri Maruarar melihat langsung kondisi rumah Ester yang sangat buruk. “Tadi teman-teman sudah diundang datang, sudah melihat betapa hancurnya rumahnya dan berbahaya. Hancur apanya, saya lihat temboknya, atapnya, saya yakin sudah mau roboh,” ujar Maruarar ketika berkunjung ke lokasi tersebut.

Perbaikan rumah Ester menggunakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan dana bantuan Rp 20 juta per unit rumah. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki atau membangun rumah secara mandiri dengan prinsip gotong royong, sehingga penerima bantuan turut terlibat aktif dalam prosesnya. Menteri menekankan pentingnya presisi dalam pemberian bantuan sosial agar tidak sampai ke tangan orang yang mampu atau rumah yang masih layak huni.

Hingga akhir September 2026, realisasi program BSPS telah mencapai 46,72 persen dari target 400 ribu unit rumah yang ditetapkan pemerintah untuk tahun ini. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menjelaskan bahwa pelaksanaan program berjalan berdasarkan usulan yang telah masuk, dan saat ini tidak ada lagi usulan baru untuk tahun 2026. “Sampai sekarang 46,72 persen se-Indonesia. Tapi bervariasi memang, ada yang lebih tinggi. Usulan sudah enggak ada lagi yang baru. Kita sudah menjalankan yang ada saja sekarang,” kata Fitrah.

Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,57 triliun. Meski realisasi saat ini baru mencapai hampir setengah target, Fitrah Nur tetap optimis seluruh sasaran dapat tercapai sebelum akhir tahun 2026. Pemerintah juga sudah menyiapkan program untuk 2027 dengan target 315 ribu unit rumah. Persiapan dilakukan lebih awal agar pelaksanaan BSPS 2027 bisa dimulai pada awal tahun, dengan permintaan usulan dijadwalkan masuk pada Desember 2026.

Program BSPS sendiri merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, terutama dalam hal kebutuhan hunian yang layak. Dengan melibatkan partisipasi aktif penerima bantuan, program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki fisik rumah, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya lingkungan hunian yang sehat.

Sumber: Liputan6

Scroll to Top