Foto: Antara News
- Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama 3 bulan.
- Prabowo memanggil para menteri untuk rapat terbatas dan mengevaluasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatra.
- Gubernur Jateng lantik Wakil Bupati Klaten, sementara Mendagri ingatkan pemda optimalkan pengendalian inflasi yang mencapai 3,28 persen.
Pada Senin, 12 Oktober, sejumlah peristiwa politik penting terjadi di Indonesia, mulai dari desakan pencetakan status bencana nasional hingga kegiatan pelantikan pejabat daerah. Beragam isu ini menunjukkan fokus pemerintah dan legislatif pada berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengajukan permintaan kepada pemerintah agar menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut Daniel, kebakaran yang sudah berlangsung selama tiga bulan ini sudah menunjukkan dampak serius meski pemerintah telah berupaya menanggulanginya. “Asap yang masih tebal berdampak pada aktivitas masyarakat, mengganggu penerbangan, kesehatan, sekolah dan ekonomi masyarakat,” jelasnya. Penetapan status bencana nasional diperlukan untuk mengakselerasi respons dan alokasi sumber daya yang lebih besar dalam mengatasi krisis lingkungan ini.
Merespons urgensi situasi karhutla, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin sore. Salah satu agenda utama pertemuan ini adalah mengevaluasi upaya penanggulangan karhutla di kawasan Kalimantan dan Sumatra, yang merupakan daerah-daerah paling terdampak. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, yang hadir dalam rapat tersebut, menunjukkan komitmen untuk melaporkan langkah-langkah yang telah diambil, terutama di daerah-daerah prioritas.
Di sektor pemerintahan daerah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai Wakil Bupati Klaten untuk melanjutkan masa jabatan 2025–2030. Dalam acara pengambilan sumpah jabatan di Semarang, Gubernur Luthfi menekankan pentingnya fokus pada program sosial. “Berikan perhatian khusus terhadap upaya pengentasan kemiskinan,” ujar Luthfi. Pelantikan ini menjadi bagian dari proses pergantian kepemimpinan di tingkat kabupaten guna memastikan kontinuitas pelayanan publik.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi. Peringatan ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan angka inflasi year-on-year September 2026 mencapai 3,28 persen, meningkat dari 3,19 persen pada bulan sebelumnya. Peningkatan inflasi ini perlu dicegah agar tidak memberatkan beban hidup masyarakat di daerah-daerah.
Di Papua Tengah, Wakil Gubernur Deinas Geley menyerukan agar konflik antarkelompok di Kabupaten Mimika tidak terulang. Dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-30 Kabupaten Mimika di Timika, Geley menekankan bahwa pertikaian antar warga dapat menghambat pembangunan dan kemajuan daerah. Seruan ini merupakan upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Sumber: Antara News