Foto: Antara News
- Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menggunakan anggaran dari Kementerian ESDM untuk biaya operasionalnya.
- Pemerintah masih menyusun tata kelola anggaran khusus untuk kementerian koordinator baru ini.
- Bahlil Lahadalia menjabat dua posisi sekaligus, yaitu Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM.
Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, yang merupakan salah satu kementerian baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto, belum memiliki anggaran sendiri. Untuk sementara, biaya operasional kementerian ini diambil dari anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan hal itu saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Menurutnya, pengalihan anggaran ini dilakukan agar Kemenko Hilirisasi bisa langsung beroperasi sejak kementerian itu sudah punya kantor dan struktur organisasi.
“Pak Bahlil menangani anggaran dengan sangat baik. (Anggaran) Dari Kementerian ESDM,” kata Suahasil.
Suahasil juga menyampaikan bahwa pemerintah masih dalam proses menyusun mekanisme pengelolaan anggaran yang lebih formal untuk Kemenko Hilirisasi. Ini mencakup penentuan kode bagian anggaran (BA) — yaitu kode unik yang dipakai pemerintah untuk mengidentifikasi alokasi dana tiap kementerian — serta aturan administrasi lainnya.
“Tinggal nanti kan kita bikin apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, bagian anggarannya, BA-nya berapa, dan seterusnya, itu dalam proses kita buat,” jelasnya.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027, Kementerian ESDM mendapat jatah anggaran sebesar Rp27,37 triliun. Sebagian dari dana itulah yang nantinya akan ditata ulang untuk mendanai operasional Kemenko Hilirisasi.
Adapun Kemenko Hilirisasi saat ini juga belum memiliki gedung sendiri. Kantor kementerian koordinator ini masih menumpang di gedung Kementerian ESDM.
Situasi ini terjadi karena Bahlil Lahadalia memegang dua jabatan sekaligus: sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus sebagai Menteri ESDM. Dengan rangkap jabatan ini, penggabungan sumber daya — termasuk anggaran dan kantor — menjadi lebih mudah dilakukan dalam masa transisi.
Kemenko Hilirisasi sendiri dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan dua agenda besar Presiden Prabowo: hilirisasi sumber daya alam dan transisi energi. Hilirisasi berarti mengolah bahan mentah di dalam negeri sebelum diekspor, sehingga nilai jualnya lebih tinggi dan manfaat ekonominya lebih besar bagi Indonesia. Sementara transisi energi merujuk pada upaya beralih dari energi berbasis bahan bakar fosil menuju energi yang lebih bersih dan terbarukan.
Sebagai kementerian koordinator, peran utama Kemenko Hilirisasi adalah mengoordinasikan kerja berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, agar target-target tersebut dapat dicapai secara lebih terstruktur dan terpadu.
Penyusunan tata kelola anggaran yang masih berlangsung ini mencerminkan bahwa pembentukan kementerian baru membutuhkan waktu untuk menyesuaikan berbagai aspek administratif, mulai dari struktur organisasi hingga alokasi pembiayaan yang resmi.
Sumber: Antara News