Foto: Antara News
- DPRD Bali mendorong pemerintah provinsi menyediakan skema pembiayaan murah bagi calon pekerja migran dari keluarga kurang mampu.
- Pemerintah pusat sudah punya program KUR khusus pekerja migran dengan plafon hingga Rp100 juta, tapi penerapannya masih terkendala soal jaminan.
- Dinas Ketenagakerjaan Bali mengusulkan pelibatan lembaga adat untuk memperkuat jaminan pembiayaan agar risiko gagal bayar bisa diminimalkan.
Banyak anak muda Bali yang sebenarnya sudah punya kesempatan kerja di luar negeri, tapi gagal berangkat karena tidak mampu menanggung biaya awal. Situasi ini mendorong Komisi IV DPRD Bali untuk mencari solusi konkret bersama Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali dalam pembahasan rancangan anggaran 2027.
Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, mengusulkan agar pemerintah daerah menggandeng lembaga keuangan lokal, koperasi, maupun lembaga perkreditan desa (LPD) untuk memberikan pinjaman dengan bunga yang terjangkau. Salah satu ide yang ditawarkan adalah memotong gaji pekerja secara langsung setelah mereka sudah bekerja di luar negeri untuk membayar cicilan.
“Ya, diajak kerja sama agar nanti gaji mereka biar dipotong, ditransfer kan langsung ke bank pemberi kredit,” kata Suwirta.
Menanggapi usulan itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, menjelaskan bahwa pemerintah pusat sebenarnya sudah punya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk calon pekerja migran — semacam pinjaman bank berbunga rendah yang bisa dipakai untuk mengurus dokumen, biaya kesehatan, pelatihan, hingga keberangkatan. Plafon pinjaman ini bisa mencapai Rp100 juta per akad.
“Nah, jadi sebenarnya pusat kan mengeluarkan program KUR ya untuk CPMI, dan kita sudah sebenarnya berdiskusi dengan manajemennya BPD Bali kemudian dengan teman-teman di kabupaten/kota,” ujar Setiawan.
Namun, program ini belum berjalan mulus. Masalah utamanya ada di soal jaminan dan risiko kalau peminjam gagal bayar. Setiawan melihat lembaga adat di Bali bisa menjadi solusi untuk memperkuat jaminan tersebut.
“Kalau bisa terikat dengan adat, melibatkan adat kan jaminannya lebih kuat kira-kira,” ujarnya.
Selain KUR, pemerintah juga sedang menjajaki skema pembiayaan lewat koperasi. Untuk tahun 2027, Dinas Ketenagakerjaan Bali mengalokasikan Rp75,3 juta untuk program penempatan tenaga kerja, serta sekitar Rp5,02 miliar untuk program hubungan industrial yang mencakup jaminan sosial bagi 20 ribu rohaniawan dan penanganan perselisihan kerja.
Ditulis ulang dari: Antara News